PEMANDANGAN UMUM
FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DPRD KABUPATEN GUNUNGKIDUL
TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
GUNUNGKIDUL TAHUN ANGGARAN 2019
Disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Gunungkidul, Senin 5 November 2018
Assalaamu ‘alaikum
Wr.Wb.
Ykh. Saudara Ketua
Rapat dan Pimpinan DPRD
Ykh. Sdr. Bupati dan
Wakil Bupati Gunungkidul
Ykh. FORKOMPIMDA dan Ketua Pengadilan Negeri Wonosari.
Ykh. Rekan–rekan Anggota DPRD Gunungkidul
Ykh. Sdr. Sekretaris
Daerah beserta para Kepala Dinas dan segenap jajaran eksekutif
Ykh. Para Camat, rekan
pers, tamu undangan dan seluruh hadirin yang berbahagia
Segala
puji bagi Allah SWT, Tuhan Semesta Alam. Berkat limpahan karuniaNya pada hari
ini kita diperkenankan hadir di tempat ini dalam keadaan selamat
sehat wal afiat. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada teladan
dan junjungan umat Nabiyullah Muhammad SAW, beserta keluarganya, para sahabatnya
dan orang-orang yang bersungguh–sungguh mengikuti ajarannya. Amin.
Dalam kesempatan yang baik ini perkenankan kami
menyampaikan banyak terima kasih kepada Saudara Ketua Rapat yang telah memberi kesempatan
kepada kami untuk menyampaikan Pemandangan Umum Fraksi PKS DPRD Kabupaten
Gunungkidul terhadap Raperda ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
GUNUNGKIDUL TAHUN ANGGARAN 2019.
Ucapan terima kasih
kami sampaikan pula kepada Saudari Bupati yang telah menyampaikan Nota Pengantar Raperda
tersebut beberapa
waktu yang lalu,
Saudara . Ketua Rapat
, Saudari . Bupati dan hadirin yang berbahagia.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD) mempunyai peran yang sangat strategis untuk mendukung aktivitas
Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dalam
menjalankan fungsinya baik untuk menunjang pelayanan publik, implementasi
berbagai macam regulasi, meningkatkan pembangunan di berbagai sektor dan untuk
pemberdayaan masyarakat.
APBD juga merupakan instrumen teknis dari
idealisme pembangunan yang ingin diwujudkan
oleh Kabupaten Gunungkidul yang muaranya
adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Oleh karenanya dalam penyusunan dan
pembahasannya harus berpegang teguh pada prinsip-prinsip efisiensi,
efektifitas, ekonomis, dan tepat sasaran. Yang lebih penting lagi bahwa APBD
harus mencerminkan respon pemerintah terhadap kebutuhan-kebutuhan prioritas
masyarakat dan punya kapasitas untuk menyelesaikan sebagian besar problem
masyarakat.
Hadirin yang berbahagia
Pembahasan APBD 2019 kali ini sedikit berbeda dengan pembahasan tahun
sebelumnya , karena tahun ini adalah
tahun terakhir pembahasan APBD bagi anggota DPRD periode 2014 -2019.
Bersamaan
hampir seluruh anggota DPRD sedang berjuang menarik simpati dan dukungan
masyarakat melalui berbagai upaya diantaranya dengan “adol bagus“ lewat program
Kegiatan yang ada di APBD. Secara normatif tidak ada masalah dengan hal
tersebut sepanjang memenuhi aspek pemenuhan regulasi, perencanaan yang baik dan
berpegang pada prinsip keadilan.
Ditolaknya APBD Perubahan 2018 oleh Pemerintah
DIY karena penetapan yang terlambat
menjadi pelajaran yang sangat mahal bagi pemerintahan Kabupaten Gunungkidul, akibatnya program kegiatan yang
harusnya bisa dilaksanakan di akhir tahun ini terpaksa di tunda tahun depan . FPKS berharap agar kita semua bisa
lebih memahami aspek regulasi secara lebih rinci dan lebih bijak dalam
menentukan skala prioritas.
Hadirin yang berbahagia
Setelah kami
mencermati draft Raperda dan mengikuti sesi rapat –rapat kerja komisi
perkenankan kami menyampaikan tanggapan berupa pertanyaan dan saran sebagai
berikut :
PENDAPATAN
1.
Mohon dikaji kembali
rencana Pendapatan yang bersumber dari Pendapatn Asli Daerah terutama dari pos pajak dan retribusi ,seberapa besar potensinya untuk dinaikkan dari yang di
rencanakan di Draft RAPBD .
2.
Mohon informasi terakhir
pendapatan dari Dana Alokasi khusus untuk Pendidikan, Kesehatan , PU dan OPD
lain yang mendapatkan alokasi DAK.
3.
Mohon penjelasan Dana
Keistimewaan yang anggarannya di masukkan dalam struktur APBD.
4.
Pendapatan retribusi
penjualan produksi daerah di DKP dari pabrik es tidak sebanding dengan belanja
operasionalnya (listrik pabrik es, insentif penjualan, penyusutan dan
lain-lainnya). Bagaimana upaya yang bisa dilakukan agar retribusi jasa usaha
tersebut mendapatkan keuntungan? Mohon jawaban.
BELANJA
Dinas Pendidikan
dan Olah Raga
1.
Dalam rancangan SK Bupati
tentang Guru Pengganti, direncanakan
akan ditetapkan sebanyak 776 guru pengganti untuk SD dan 58 guru pengganti untuk SMP
yang akan mengisi formasi yang
kosong akibat guru ASN pensiun. Terkait akan terbitnya SK tersebut Fraksi PKS memberikan
apresiasi kepada Saudari Bupati dan
menyambut baik rencana ini dan meminta agar SK segera di terbitkan untuk
memberikan kepastian. Selanjutnya dalam
draft APBD 2019 di rencanakan honor yang
akan di berikan kepada guru pengganti
sebesar Rp. 600.000,00/bulan. Terhadap rencana besaran honor yang akan
di berikan kepada guru pengganti tersebut, FPKS memandang masih terlalu rendah dibanding dengan beban,
tanggung jawab dan kontribusi mereka dalam mendidik putra putri Gunungkidul. Fraksi PKS
mengusulkan agar honor yang mereka terima minimal sesuai dengan UMR sekitar 1,5
juta. Mohon tanggapan.
2.
Sebanyak 1431 GTY/PTY
selama ini telah mendapatkan insentif
Rp.200.000,00 Fraksi PKS mengusulkan untuk mempertimbangkan kenaikan insentif
bagi GTY dan PTY, menjadi Rp. 500.000,00.
Mohon tanggapan.
3.
Persatuan Wiyata Bakti
Madrasah (PWBM) beberapa waktu lalu melakukan Audiensi dengan komisi D, jumlah anggota yang hanya mendapatkan honor
murni dari sekolah 692, mereka mengharapkan ada perhatian dari Pemerintah
Daerah dalam bentuk insentif, sebagaimana yang mereka terima pada tahun 2007. Mohon tanggapan dari aspek regulasi maupun
kemampuan keuangan daerah. Mohon tanggapan.
4.
Dana Alokasi Khusus (DAK) belum
ada alokasi dan rencana
pengalokasiannya dalam Draft RAPBD 2019.
Apa sebabnya dan berapa perkiraan besaran DAK di APBD 2019? Mohon tanggapan.
5.
Fraksi PKS mengusulkan
hibah 2 unit RKB bagi SD IT Tunas Mulia,
ledoksari, kepek wonosari; 1 Ruang Kelas Baru (RKB) SD IT Permata Bangsa; 1 Ruang Kelas Baru (RKB)
SMPIT Darrul Maghfiroh, Nglipar; 1 paket pengadaan alat edukasi TK IT Bina Insani; seperangkat gamelan untuk
SD Hargosari Tanjungsari. Mohon tanggapan .
6.
Dana BOP untuk PAUD dan
rincian alokasinya belum masuk di struktur APBD 2019. Mohon tanggapan dan mohon
rincian BOP Paud Fraksi PKS di berikan draftnya.
Dinas perpustakaan
dan Arsip
1.
Berdasarkan informasi dari
kepala OPD Perpus dan arsip yang di sampaikan pada rapat kerja pembahasan APBD
2019 yang lalu, bahwa gedung perpustakaan yang ada sekarang dinilai kurang representatif, dan terbatas lahan
parkirnya, sementara ada peluang dana dari Perpusnas untuk pembangunan gedung dengan
dana yang cukup besar. Hanya saja untuk meraih dana tersebut disyaratkan DED, nilainya
sekitar 50 sampe 100 jt. Mohon tanggapan.
Dinas Kesehatan
1.
RS Saptosari merupakan RS type D yang pembangunannya telah berjalan hampir
tiga tahun. Bagaimana rencana pengoperasiannya
dan bagaimana kesiapan SDM dan alatnya di tahun 2019. Mohon tanggapan.
2.
Selanjutnya tahun 2019
mulai di rintis RS type D di dua lokasi yaitu Patuk dan Bedoyo. Apakah
sudah saatnya RS di dua lokasi tersebut
di mulai tahap persiapan pembangunan, sementara RS Saptosari belum rampung pembangunan ataupun
persiapan SDMnya . Mohon tanggapan.
3.
DAK di Dinas Kesehatan
kegiatannya belum di rencanakan dalam
draft APBD 2019. Mohon tanggapan
RSUD
1.
Bagimana rencana RSUD
meningkatkan pelayanan di tahun 2019. Adakah tambahan layanan, alat baru dan terutama peningkatan kecepatan
seberan layanan, dan meminimalkan keluhan. DAK tahun 2019 berapa yang akan di peroleh, karena sampai
rapat terakhir belum ada angka fix ,
dan dana dari Pemda DIY kenapa tidak mendapatkan. Mohon tanggapan.
Dinas Sosial
1.
Dinas sosial merencanakan
program Pembinaan Kelembagaan Rehabilitasi Sosial dan pengelolaan panti sosial dengan
obyek 6 lembaga, 18 panti dan 60 karang taruna, dengan anggaran 1.2 M rupiah. Terkait
dengan hibah untuk karang taruna Fraksi PKS meminta data 60 lokasi yang
diusulkan dan sekaligus mengusulkan
agar di tambah 44 titik lagi sehingga
seluruh karang taruna desa tahun ini mendapatkan alokasi . Mohon tanggapan
2.
Bagaimana persiapan
program UHC 2019, adakah kendala dari aspek teknis maupun anggarannya?
selanjutnya untuk merespon warga yang tercecer apa program yang di rencanakan?
Mohon Penjelasan.
3.
Terkait dengan Bapel
Jamkes yang di kelola Pemda DIY . Bagaimana
rencana dinas untuk meningkatkan pelayanan agar bisa online? Sehingga warga
yang mengakses tak perlu bolak balik ke jogja . Mohon tanggapan.
Dinas kebudayaan
1.
Terkait Danais yang akan
masuk di struktur APBD . Apa rencana kegiatannya telah di siapkan dengan baik ?
Mohon tanggapan.
2.
Dinas kebudayaan
merencanakan pentas seni pedalangan di 18 titik, FPKS mengusulkan agar kegiatan
tersebut ditambah titik pelaksanaanya paling tidak seperti tahun 2018 yaitu 28
titik. Mohon tanggapan.
Dinas tenaga kerja
1.
Di BLK
salah satu gedungnya di pakai untuk menampung kotak suara pemilu 2014, hal
ini menunjukan belum di optimalkannya gedung tersebut untuk melayani masyarakat
di bidang ini. Apa rencana OPD ini, terkait dengan gedung tersebut? Mohon
tanggapan
2.
Direncanakan kegiatan
kerjasama pendidikan pelatihan dan penempatan tenaga kerja dalam bentuk pelatihan untuk program 3 in 1 di LPK bagi 96 orang dan 23 peserta pendidikan security. Fraksi PKS memandang kegiatan ini relatif efektif dalam
rangka mengurangi angka pengangguran dan mengusulkan agar pesertanya ditambah,
khususnya pelatihan security menjadi
30 orang. Mohon tanggapan
Dinas Pekerjaan
Umum PRKP
1.
Untuk menjaga kualitas
ruas jalan kabupaten di lingkungan kantor kecamatan Nglipar, mohon agar ditata
ulang saluran drainase yang sudah ada. Kondisi yang terjadi selama ini,
drainase tidak berfungsi dengan maksimal, sehingga saat hujan turun, air
mengalir lewat jalan kabupaten dan menyebabkan lapisan aspal banyak yang tergerus.
Mohon tanggapan
2.
Dalam satu tahun, dinas
PUPRKP hanya mengunggah 3 berita dalam portal daringnya. Untuk lebih memudahkan
kerja pengawasan dan tanggungjawab keterbukaan informasi publik, mohon untuk
bisa lebih ditingkatkan lagi di tahun 2019 minimal 5 kali dalam sepekan.
3.
Mohon ruas jalan
Gesing–Jimatan (0706) untuk bisa segera direhab. Mohon tanggapan.
Dinas Lingkungan Hidup
1.
Update
status di portal milih DLH terakhir adalah bulan
mei 2018. Hal ini bertolak belakang dengan kampanye gerakan adipura yang sedang
dicita-citakan oleh warga Gunungkidul. Mohon agar kedepannya lebih
ditingkatkan. Mohon tanggapan
2.
Untuk menambah asri
lingkungan hidup. Mohon agar di sekitar kawasan kecamatan Nglipar dibuat taman.
Mohon tanggapan
3.
Gerakan Bank Sampah
berdampak positif bagi kondisi lingkungan dan ekonomi warga. Mohon agar bisa
lebih digalakan kepesertaan dari masyarakat. Mohon tanggapan
Dinas Perhubungan
1.
Mohon agar Dinas
Perhubungan aktif melakukan kegiatan kampanye tertib lalu lintas terutama untuk
kendaraan bak terbuka yang banyak digunakan oleh petani mencari rumput di luar
Kabupaten Gunungkidul untuk mencari rumput saat kemarau. Agar bisa dicegah
kecelakaan fatal sebagaimana yang pernah terjadi beberapa waktu lalu. Mohon
tanggapan.
Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil
1. Mohon penjelesan terkait dengan
pengadaan ATK untuk keperluan cetak KTP, Apakah anggaran yang ada sudah bisa
memastikan terkait dengan kebutuhan masyarakat terkait dengan administrasi kependudukan.
Mohon tanggapan.
2. Mohon untuk dimunculkan program bagi
bayi baru lahir agar bisa langsung mendapatkan akte kelahiran, sehingga tidak
ada lagi keterlambatan dalam pengurusan akte kelahiran. Mohon tanggapan
Dinas Komunikasi dan Informatika
1. Sudah saatnya Gunungkidul memiliki
pelayanan berbasis IT kepada masyarakat, mengingat begitu luasnya wilayah
gunungkidul. Dengan terpenuhinya pelayanan masyarakat berbasis IT, tentunya
akan lebih efisien dibandingkan dengan pelayanan manual. Disamping itu juga
untuk menunjang majunya dunia pariwisata,kita akui bahwa berkembangnya dunia
pariwisata akibat dampak dari IT. Selama ini pelayanan berbasis internet sudah
dimiliki oleh masing masing Dinas,akan tetapi belum terintegrasi. Untuk itu
kami mengusulkan adanya penambahan anggaran untuk kebutuhan pemenuhan
inftastruktur di kominfo antara lain pusat data server, dan penambahan jaringan
sampai ke desa-desa. Sementara kebutuhan saat ini sekitar 16,5 M sedangkan di
platform anggaran hanya 6,5 M. Mohon tanggapan.
Satuan
Polisi Pamong Praja
1.
Peran
Satuan Polisi Pamong Praja di tahun 2019 sangat menentukan keberhasilan Pemilu
dan Pilpres , terutama terkait dengan keamanan dan ketertiban saat pelaksanaan
pemilu dan Pilpres, dan juga sarana prasarana pengadaan pakaian linmas, juga
anggaran untuk pengamanan pemilu dan PAM
Satlinmas pemilu yang sampai saat ini belum masuk dalam Rancangan APBD Tahun
2019.Fraksi PKS berharap agar ke tiga hal di atas di anggarkan . Mohon
tanggapan.
Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik
1.
Mengusulkan
tambahan anggaran untuk pendidikan politik
BKKD
1.
Mengusulkan
penambahan anggaran untuk pengadaan pakaian dinas, mengingat pengadaan terakhir
di tahun 2016. Mohon tanggapan!
2.
Dengan
adanya penerimaan CPNS maka tentunya juga diperlukan anggaran diklat
prajab,untuk itu mengusulkan adanya tambahan anggaran untuk kegiatan tersebut.
Mohon tanggapan!
Inspektorat
1.
Mengusulkan
tambahan anggaran untuk biaya pemeriksaan khusus. Mohon tanggapan!
2.
Mengusulkan
adanya penambahan tenaga auditor sekaligus penambahan tunjangan bagi auditor. Mohon
tanggapan.
Pertanahan
1.
Mengusulkan
untuk untuk segera adanya penertiban kawasan sempadan pantai selatan,mengingat
adanya bencana gelombang pasang yang
sewaktu waktu bisa terjadi. Mohon tanggapan
2.
Mengusulkan
adanya penambahan personil yang mempunyai keahlian di bidang pengukuran tanah,
mengingat geografis Gunungkidul yang begitu luas dan medan yag sulit. Mohon
tanggapan.
Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu
1.
Mengusulkan
penambahan tenaga survey dalam proses perijinan,sehingga proses perijinan bisa berjalan
cepat. Mohon tanggapan
Lain-lain
1.
Berkaitan dengan
dibatalkannya beberapa program dan kegiatan OPD dan penyertaan modal ke BDG di
APBD Perubahan 2018 oleh evaluasi gubernur, bagaimana kelanjutannya tersebut di
APBD 2019. Mohon penjelasan.
2.
Pada Lampiran VII Daftar
Piutang Daftar Piutang Daerah mengapa tidak ada perkiraan pengurangan piutang
di tahun 2019? Mohon penjelasan.
3.
Demikian pula pada
Lampiran IX dan X mengapa tidak ada perkiraan penambahan dan pengurangan aset
tetap dan aset lain-lain. Mohon penjelasan.
Saudara ketua rapat dan hadirin yang berbahagia,
Demikian
pemandangan umum dari FPKS kami sampaikan, mohon diberikan jawaban dan
penjelasan yang memadai. Apabila ada hal-hal yang belum tersampaikan dalam
pemandangan umum ini, akan kami sampaikan dalam sesi rapat gabungan di waktu
yang akan datang.
Wassalaamu’alaikum, Wr. Wb.
Wonosari,
5 November 2019
Pimpinan
Fraksi PKS
DPRD Gunungkidul
|
|
Ir.
Imam Taufik
Ketua
|
Tri Iwan Isbumaryani, SP.
Sekretaris
|
