Wakil Ketua Fraksi PKS Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri dan
Teknologi Sohibul Iman menilai bahwa rencana pemerintah menaikan harga
BBM awal tahun 2013 masih belum tepat. Menurutnya, saat ini beban
subsidi energi memang semakin besar, namun jalan pintas seperti itu
tidak menyelesaikan akar masalah sesungguhnya.
“Bahkan cara
seperti itu dapat memicu inflasi, menekan daya beli masyarakat dan
merusak prospek ekonomi nasional. Padahal kita sedang berusaha menjaga
pertumbuhan dengan mengandalkan kekuatan domestik di tengah lesunya
ekonomi dunia,” katanya, Selasa 11 Desember 2012.
Kalaupun pemerintah tetap terpaksa menaikkan, Sohibul merekomendasikan kebijakan “pemilahan” sekaligus “pemihakan” (discriminative and affirmative policy). Yaitu, melalui skema BBM Bersubsidi dua harga (dual price),
Rp6.500/liter untuk mobil pribadi, sementara kendaraan umum, angkutan
pedesaan, kendaraan barang atau usaha kecil menengah, dan motor tetap
seharga Rp4.500/liter.
“Dengan skema ini maka mereka yang harus
menerima subsidi dipastikan menerima haknya sejak awal. Sehingga
pemerintah tidak perlu memberikan skema kompensasi yang cenderung rumit
dan berpotensi terjadi penyimpangan dan politisasi.”
Menurutnya,
skema ini yang disodorkan PKS lewat surat kepada Presiden SBY saat
rencana kenaikan harga BBM bulan Maret lalu. Skema ini sebetulnya saat
ini secara parsial sudah diterapkan yaitu mobil-mobil pemerintah, BUMN
dan kendaraan pertambangan dilarang menggunakan premium. Pemerintah
tinggal memperluas skema ini. Dan skema ini menjadi alternative paling
operasional yang sejalan dengan rekomendasi Komite Ekonomi Nasional
(KEN) baru-baru ini.
Skema ini diharapkan mendorong perbaikan arah
kebijakan subsidi dan pengembangan energy mix serta diversifikasi
energi yang semakin sehat dalam jangka menengah, terutama untuk
transportasi. Dengan skema harga BBM yang cukup tinggi untuk mobil
pribadi, akan “memaksa” mobil pribadi untuk beralih ke BBG atau LGV,
sehingga peran Gas sebagai alternatif bahan bakar dapat lebih optimal.
Sohibul
Iman mencontohkan bahwa ada keberhasilan program konversi minyak tanah
ke Gas yang sukses menurunkan konsumsi kerosene secara signifikan.
Dimana saat itu harga minyak tanah sangat mahal dan langka, sehingga
masyarakat tidak ada pilihan lain selain menggunakan Gas.
“Intinya,
harus ada upaya serius untuk meningkatkan agar subsidi semakin targeted
bagi kelompok rakyat yang miskin. Untuk itu Fraksi PKS tegas mendesak
pemerintah agar menata ulang kebijakan dan sistem penyaluran subsidi
yang lebih akuntabel dan tepat sasaran.” (vivanews)
0 Komentar